Soal Pembekalan Menteri Prabowo di Magelang, Budi Arie: Perkuat Soliditas

Menkominfo Budi Arie. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pembekalan Calon Menteri Prabowo – Gibran selanjutnya akan dilakukan pada Jumat pekan depan. Adapun materinya akan berfokus pada penguatan soliditas Kabinet.

“Ya itu penguatan aja. Soliditas tim, juga penguatan supaya agar kita sebagai tim harus solid,” kata Budi Arie kepada wartawan, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurutnya, pembekalan akan dilakukan di Magelang. Namun, Budi Arie masih enggan mengungkap lebih jauh wacana rencana pembekalan itu.

Begitu pula saat ditanya soal posisi yang akan diembannya pada pemerintahan Prabowo – Gibran nantinya, Budi tak mau menjawab.

Dia menyebut perihal itu agar diumumkan langsung oleh Prabowo selalu presiden terpilih.

“Udah jangan, nanti diumumin Pak Presiden aja. Tunggu aja,” ucapnya.

Kendati begitu, Budi Arie menyebut telah mengenal calon Menkominfo selanjutnya. Namun dia belum membeberkan siapa sosoknya.

“Ya sudah (kenal Menkomimfo selanjutnya). Semua udah kenal, teman semua,” ungkapnya.

Budi Arie menjadi salah satu orang yang menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dia menyebut berdiskusi terkait ekonomi rakyat.

“Pengumuman akan disampaikan beliau langsung. Tapi yang pasti kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat harus diperbaiki, bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan,” pungkasnya. (*/red)

Cagub Airin Tawarkan Program Kartini Banten dan Beasiswa Bagi Perempuan

SERANG, KepoinAja79.Com – Calon Gubernur (Cagub) Banten, Airin Rachmi Diany menawarkan program Kartini Banten sebagai solusi untuk memberikan perlindungan anak dan perempuan serta jaminan pendidikan. 

Hal itu disampaikan Airin saat menjawab persoalan sub tema persoalan gender pada debat kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, di Jakarta, pada Rabu malam, 16 Oktober 2024.

“Kami punya program Kartini Banten, dimana ada perlindungan keluarga, perempuan dan anak. Bukan hanya urusan pendidikan saja,” kata Airin.

Dalam sub tema ini, pertanyaan panelis yang disampaikan moderator menyoroti soal masih tingginya angka putus sekolah pada anak perempuan di Banten. Data menunjukkan, rata-rata sekolah di Banten saat ini masih 9,1 tahun.

Perinciannya, rata-rata lama sekolah untuk perempuan hanya 8,85 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah untu laki-laki 9,49 tahun. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan untuk masa depan. Terlebih di tengah wacana visi menuju Indonesia Emas 2045.  

Melihat masalah itu, Airin memaparkan keterkaitan program Kartini Banten dengan soal pendidikan.

Ia menawarkan beasiswa sebagai solusi memberi kesempatan kepada anak-anak perempuan yang kurang secara ekonomi mendapatkan kesempatan pendidikan.

“Izin, mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan kalau uang terbatas, mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Oleh karena itu, kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah. Bahkan tidak hanya sampai SMA, tapi bersekolah ke perguruan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi,” ucapnya.

Menurut Airin, pendidikan sangat penting dan menjadi pondasi dasar merubah nasib manusia. Dengan pendidikan tinggi setiap orang punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Terlebih bagi perempuan yang merupakan tiang negara dan menjadi orang pertama dalam mendidik anak-anaknya. 

“Kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Ilmu tidak berat dibawa kemana-mana, dengan ilmu kita akan memberikan bekal kepada anak-anak kita agar bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan penghasilan, agar bisa sebagai calon ibu, tiang negara, punya ilmu mendidik anak-anak untuk hidup lebih baik lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Airin, program Kartini Banten tidak hanya menyangkut perlindungan anak dan perempuan dalam masalah kekerasan, melainkan juga perlindungan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

“Karena itu konsep Kartini Banten, beasiswa bukan hanya untuk anak perempuan tapi semuanya, bagi anak-anak yang punya prestasi dan juga untuk mengurangi anak yang putus sekolah sehingga tidak ada lagi anak-anak Banten yang putus sekolah. Minimal SMA, bahkan bisa ke perguruan tinggi,” kata Airin. (*/red)

Nusron Wahid Ungkap Pesan Prabowo saat Pembekalan: Jangan Korupsi dan Hemat APBN

Nusron Wahid. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden Terpilih RI Periode 2024-2029, Prabowo Subianto memberikan penekankan kepada Calon Menteri Kabinetnya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Prabowo menekankan soal pentingnya untuk tidak korupsi dan membantu penghematan biaya APBN agar tidak bocor.

Demikian disampaikan Politikus Golkar Nusron Wahid usai menerima pembekalandari Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Nusron Wahid merupakan salah satu Calon Menteri di Kabinet Prabowo Subianto.

“Pembekalannya ya nanti kalau diangkat kerja yang baik. Terus jangan korupsi. Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN. Jangan sampai APBN bocor,” kata Nusron.

Menurut Nusron, Prabowo juga berpesan untuk mengamankan aset-aset milik negara mulai dari hutan, tanah dan laut agar tak diserobot asing.

“Terus amankan aset-aset negara. Hutan, tanah, laut jangan sampai diserobot asing, diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tutur Nusron.

Dalam kesempatan itu, kata Nurson, Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka turut memberikan arahan. Nusron mengaku arahan dari Gibran bersifat umum.

“Ya arahannya secara umum begitu lah kira-kira,” pungkasnya. (*/red)

Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Talang Baru Satu. Diduga Sasaran Empuk, “Praktek Korupsi”

 

Lebong, KepoinAja79.Com - Tujuan Pemerintah Pusat Untuk Meluncurkan Program Dana Desa dengan mengalokasikan Ke Bidang Ketahanan Pangan, agar mempercepat pemulihan Perekonomian Masyarakat dampak Virus Covid-19, namun Pada Kenyataannya Program ini Telah menjadi Sasaran Empuk yang di duga sebagai praktek Korupsi, Rabu (16/10/2024).

Contoh salah satunya Desa Talang Baru 1 Kecamatan Tapos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, di mana Program Dana Desa Tahun anggaran 2024, Bidang Ketahanan Pangan di Peruntukan pengadaan Ayam Bertelur sebanyak 500 ekor, Pakan, Obat Beserta Kandang yang menggunakan anggaran Rp. 147.000.000,-.

Namun berdasarkan informasi terhimpun ketahanan Pangan yang di ambil dari pihak penyedia, memiliki Berat 5 ons, yang seharusnya memiliki berat 7 hingga 8 ons, sementara Harga satuan per ekor Rp. 120.000,- sementara yang di belanjakan hanya memiliki harga Rp. 50.000,- per ekor.

Armaja sebagai Kepala Desa Talang Baru 1 saat di wawancara oleh wartawan, menjelaskan “Kegiatan Ketahanan Pangan, Menggunakan Anggaran sebesar Rp 147.000.000,- yaitu untuk pembuatan kandang serta Ayam Bertelur sebanyak 500 ekor, terkait harga benar Rp. 120.000,- Per ekor dan Berat Bervariasi, dari 5 Ons hingga 8 Ons,” Pungkasnya.

(Red/Tim)

Ini 100 Calon Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden Terpilih, Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan ditunjuknya menjadi Calon Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan di Kabinetnya nanti.

Para Tokoh tersebut dipanggil untuk datang menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, 14-15 Oktober 2024.

Pada Senin, 14 Oktober 2024, sebanyak 49 Calon Menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Kertanegara.

Hari ini, Selasa, 15 Oktober 2024, ada 58 Calon Wakil Menteri dan Calon Kepala Badan yang mendatangi Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, nama-nama tersebut masih bersifat dinamis.

“Hari ini pemanggilan atau mengundang Wakil Menteri dan Kepala Badan, dan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada satu atau dua, ya mungkin dinamis, sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19. Itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan,” ujar Dasco.

Berikut Calon Menteri di Kabinet Prabowo:

1. Sugiono (Gerindra)

2. Maruarar Sirait (Gerindra)

3. Fadli Zon (Gerindra)

4. Prasetyo Hadi (Gerindra)

5. Rachmat Pambudy (Gerindra)

6. Supratman Andi Agtas (Gerindra)

7. Bahlil Lahadalia (Golkar)

8. Wihaji (Golkar)

9. Nusron Wahid (Golkar)

10. Maman Abdurrahman (Golkar)

11. Dito Ariotedjo (Golkar)

12. Meutya Hafid (Golkar)

13. Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

14. Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat)

15. Teuku Riefky Harsya (Demokrat)

16. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (Demokrat)

17. Zulkifli Hasan (PAN)

18. Yandri Susanto (PAN)

19. Muhaimin Iskandar (PKB)

20. Abdul Kadir Karding (PKB)

21. Yusril Ihza Mahendra (Advokat)

22. Raja Juli Antoni (PSI)

23. Syaifullah Yusuf (Mensos/PBNU)

24. Abdul Mu'ti (Muhammadiyah)

25. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)

26. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)

27. Widyanti Putri Wardhana (Komisaris PT Telada Prima Agro)

28. Dudy Purwagandhi (CEO Johnlin Air Transportation/Komisaris PLN)

29. Prof. Yasierly (ITB/Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia)

30. Prof. Satryo Soemantri Brojonegoro (ITB)

31. Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah/Birokrat)

32. Sultan Bachtiar Najmudin (Ketua DPD/Eks Wagub/DPD/KNPI)

33. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)

34. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen Kehutanan)

35. Letjen (Purn) Muhammad Herindra (Wamenhan)

36. Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto (Sekjen Kemenhan)

37. Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri/Polri)

38. Komjen Agus Andrianto (Wakapolri)

39. Natalius Pigai (Eks Komisioner Komnas HAM)

40. Pratikno (Mensesneg)

41. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP)

42. Erick Thohir (Menteri BUMN)

43. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)

44. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/Golkar)

45. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)

46. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)

47. Rosan Roeslani (Menteri Investasi)

48. Veronica Tan (Pengusaha/aktivis sosial)

49. Dody Hanggodo (Pengusaha)

Berikut Calon Wakil Menteri dan Kepala Badan di Kabinet Prabowo:

1. Anis Matta (Ketum Gelora)

2. Dzulfikar Ahmadi Tawalla (Muhammadiyah)

3. Bima Arya (PAN)

4. Christina Aryani (Golkar)

5. Viva Yoga Mauladi (PAN)

6. Isyana Bagoes Oka (PSI)

7. Budiman Sudjatmiko (Aktivis)

8. Arrmanatha Nasir (Dubes untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

9. Dony Oskaria (Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia)

10. Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN)

11. Immanuel Ebenezer (Relawan Jokowi)

12. Angga Raka Prabowo (Partai Gerindra)

13. Fahri Hamzah (Partai Gelora)

14. Todotua Pasaribu (Pengusaha/TKN Pranowo-Gibran)

15. Yuliot Tanjung (Wamen Investasi)

16. Romo Muhammad Syafi'i (Partai Gerindra)

17. Diana Kusumastuti (Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR)

18. Nezar Patria (Wamenkominfo)

19. Ossy Dermawan (Staf Pribadi Susilo Bambang Yudhoyono)

20. Aminnudin Maruf (TKN Prabowo-Gibran)

21. Giring Ganesha (PSI)

22. Helvi Yuni Moraza (Komisaris LEN)

23. Fajar Riza Ulhaq (Muhammadiyah)

24. Juri Ardiantoro (KSP)

25. Afriansyah Noor (Wamenaker)

26. Otto Hasibuan (Advokat)

27. Diaz Hendropriyono (PKPI)

28. Agus Jabo Priyono (Ketum Prima)

29. Silmy Karim (Dirjen Imigrasi)

30. Taufik Hidayat (Atlet)

31. Dahnil Anzar Simanjuntak (Partai Gerindra)

32. Faisol Riza (PKB)

33. Stella Christie (Akademisi)

34. Budi Arie Setiadi (Menkominfo)

35. Didit Herdiawan (Purnawirawan TNI)

36. Bambang Eko Suhariyanto (Staf Ahli Menhan)

37. Mugiyanto Sipin (KSP)

38. Sulaiman Umar (TKD Prabowo-Gibran Kalsel)

39. Ahmad Riza Patria (Partai Gerindra)

40. Edward Omar Sharif Hiariej (Eks Wamenkumham)

41. Dyah Roro Esti (Golkar)

42. Dudung Abdurachman (Eks Kasad)

43. Raffi Ahmad (Artis)

44. Gus Miftah (Tokoh Agama)

45. Mardiono (Plt Ketum PPP)

46. Ahmad Ridha Sabana (Ketum Garuda)

47. Fauzan (Eks Rektor UMM)

48. Komjen Suntana (Kabaintelkam Polri)

49. Lodewijk F Paulus (Golkar)

50. Atip Latifulhayat (Akademisi Unpad)

51. Komjen Purwadi Arianto (Kalemdiklat Polri)

52. Thomas Djiwandono (Gerindra)

53. Suahasil Nazara (Wamenkeu)

54. Yovie Widianto (Artis)

55. Gus Irfan Yusuf (Gerindra)

56. Anggito Abimanyu (Akademisi)

57. Hasan Nasbi (Kepala CPO)

58. Haikal Hassan Baras (Relawan)

(*/red)

Gencar Sosialisasi, Kesbangpol Target Partisipasi Pilkada Kabupaten Serang 2024 Capai 80 Persen Lebih

SERANG, KepoinAja79.Com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang Tahun 2024 mencapai 80 persen lebih.

Guna mencapai target tersebut, Bakesbangpol gencar melakukan sosialisasi mulai dari pemilih pemula, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Hal itu disampaikan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna di sela kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, dengan sasaran para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa di Forbis Hotel Kecamatan Waringinkurung, Selasa, 15 Oktober 2024.

“Hari ini kita melakukan sosialisasi kaitan dengan Pemilukada 2024 di Kabupaten Serang, agar tingkat partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa tercapai cukup tinggi. Target kita di atas 80 persen,” ujar Epi. 

Epi berharap, para mahasiswa tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan bisa menyampaikan kepada mahasiswa lainnya.

“Khususnya (mahasiswa yang berdomisili) di Kabupaten Serang,” katanya.

Epi menegaskan, meski saat ini sosialisasi dengan sasaran para mahasiswa, namun bukan berarti untuk di kalangan pemilih pemula, dan masyarakat umum tidak dilakukan.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan beberapa kali dikalangan pemilih pemula, yakni di sekolah tingkat SMA dan SMK maupun di kalangan masyarakat umum di kantor-kantor kecamatan.

“Peran mahasiswa penting agar mereka betul-betul paham, bahwasanya Pemilukada ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi. Mahasiswa juga sebagai salah satu pilar demokrasi yang banyak mensupport pemerintah, memberikan dukungan dalam bentuk apapun,” ungkapnya.

Epi juga mengimbau kepada masyarakat, umumnya bagi yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024, bukan hanya mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya.

“Ini sangat penting sekali. Pesta demokrasi lima tahun sekali ini salah satu indikator suksesnya tingkat partisipasi pemilih dan kehadiran pemilih ke TPS,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Kabid Poldagri) pada Bakesbangpol Kabupaten Serang, Dikdik Abdul Hamid mengatakan, dalam peraturan Pilkada atau Pemilu, ada tugas pemerintah untuk memfasilitasi, salah satunya memfasilitasi dengan cara memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan.

Salah satunya pada hari ini, pihaknya memberikan kepada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Serang.

“Walaupun memang tidak tidak bisa mengcover semua hanya beberapa yang kita undang, tapi setidaknya dari masing-masing organisasi yang hadir saat ini bisa menyampaikan kepada organisasi lainnya, juga kepada masyarakat, terkait dengan kegiatan Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024 nanti,” ujarnya.

Adapun untuk outcome bagi pemerintah dengan melakukan edukasi atau sosialisasi, sebut Dikdik, adalah peningkatan partisipasi masyarakat dari sebelumnya dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Serang khususnya.

“Outcomenya diharap bisa meningkatkan partisipasi pemilih,” tegas Dikdik.

Adapun sebagai narsumber pada Sosialisasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang digelar Bakesbangpol, yakni Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furqon, Akademisi/Dosen Ilmu Fisip Unsera Fikri Habibi, dan Plt Kabid Wasnas Kesbangpol Provinsi Banten, Taufik. (*/red)

Dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Raffi Ahmad Diminta Urusi Ekonomi Kreatif

Raffi Ahmad. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Artis dan Pengusaha Raffi Ahmad menjadi salah satu yang diundang Presiden terpilih, Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Usai pertemuan, Raffi tak menampik jika dirinya diminta Prabowo untuk membantu di dalam Kabinet pemerintahannya mendatang.

Ia memastikan bahwa akan membantu tugas-tugas sesuai dengan apa yang dikuasainya.

“Kita sama-sama membantu beliau. Maksudnya kalau saya membantu bidang yang saya kuasai kira-kira generasi muda, badan kreatif dan pekerja seni. Kurang lebih itu,” kata Raffi Ahmad.

Namun suami dari Nagita Slavina itu enggan membeberkan secara rinci, di pos mana dirinya akan di tempatkan di Kabinet pemerintahan Prabowo.

“Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya biar Bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo yang mengumumkan,” ujarnya. (*/red)

Provinsi Banten Kembangkan Budidaya Bawang Merah

SERANG, KepoinAja79.Com – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten mengembangkan budidaya bawang merah untuk memenuhi kebutuhan pasar Provinsi Banten.

Beberapa daerah di Provinsi Banten cocok untuk dikembangkan budidaya bawang merah. 

“Petani kita juga bisa membudidayakan bawang merah,” kata Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 14 Oktober 2024.

Rakor dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Restuardy Daud.

Saat ini, kata Virgojanti, pasokan bawang merah untuk Provinsi Banten masih aman meski sebagian dipenuhi dari daerah lain.

“Insya Allah besok kita akan ada aksi tanam bawang merah di Sawah Luhur, Kota Serang. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia Banten,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam aksi tanam bawang merah itu juga ada sekolah lapang teknis budidaya bawang merah.

Dengan adanya sekolah lapang ini diharapkan keterampilan petani meningkat dalam budidaya bawang merah mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain.

“Minimal tidak harus dipenuhi dari daerah luar sehingga mengurangi biaya transport. Sehingga bisa menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Dari beberapa uji coba, lanjutnya, petani di Provinsi Banten bisa menanam bawang merah sehingga budidaya bawang merah bisa dikembangkan di Provinsi Banten

Uji coba di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang cocok untuk budidaya bawang merah.

“Makanya ini terus kita masifkan yang nantinya bisa menjadi tanaman penyela masa tanam. Seperti di Jawa Tengah begitu tanam padi, bawang merah, padi, bawang merah,” ujar Virgojanti.

Terkait pengendalian inflasi, Virgojanti menjelaskan, inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 2,03, sembilan komoditas mengalami penurunan.

“Masih terkendali, bahkan cenderung menuju ke deflasi,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah juga menghindari terjadinya deflasi secara terus menerus yang bisa berdampak pada industri dan pertumbuhan ekonomi.

Virgojanti juga mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten dan Kota untuk terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang. Menyiapkan berbagai langkah intervensi sebagai langkah preventif. (*/red)

Gibran Dikabarkan Akan Hadiri Pembekalan Kabinet Prabowo di Hambalang

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan hadir dalam pembekalan bagi Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan, Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Pembekalan tersebut dijadwalkan berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 16 Oktober 2024.

“Besok direncanakan Wakil Presiden terpilih (Gibran) akan hadir,” kata Dasco.

Dalam dua hari terakhir, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 orang untuk terlibat dalam kabinetnya.

Meskipun demikian, kata Dasco, masih ada dinamika terkait Calon Menteri dan Wakil Menteri pemerintahan Prabowo.

“Ya pada hari ini, pemanggilan atau mengundang Wakil Menteri dan Kepala Badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada satu-dua nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19,” ujar Dasco.

“Itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan,” imbuhnya.

Dasco tidak memberikan jawaban tegas apakah rentang waktu hingga 19 Oktober ini dimaksudkan untuk menunggu pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan antara kedua tokoh yang pernah berduet pada Pilpres 2009 tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, sebelum Prabowo dilantik pada 20 Oktober.

“Ya soal pertemuan kan sudah disampaikan pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media,” ujar Dasco. (*/red)

Beredar Link Berita Terkait Lurah Pancalaksana Curug Kota Serang Menerima Jatah Dari Galian C* *Inj Kata Lurahnya*

 

Kota Serang, KepoinAja79.Com

Beredar link berita dari salah satu media online yang diduga lurah Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten Sadeli memberhentikan ketua RW sepihak dan menerima jatah dari pengelola galian c,

Informasi yang di tulis dalam berita dimedia online tersebut menurut Lurah Sadeli bahwa isi berita tidak benar adanya, dan  klarifikasi yang di layangkan oleh Lurah Sadeli ke redaksi media online sudah di terbitkan pula di media yang sama.

"Alhamdulillah selama ini pemerintah kelurahan Pancalaksana selalu terjaga silaturahmi yang baik dan alhamdulillah berita saya di media online terkait dengan saya menerima jatah dari pengelola galian C sudah di klarifikasi oleh saya di media yang sama, dan media-media online lainnya, " ujar Lurah Sadeli.

*Ini klarifikasi Lurah Sadeli S.sos Msi*

Assalamualaikum wr.wb .semoga kita semua dlm lindungan allah swt 

Kepada yg terhormat, pimpinan Redaksi media online Wartapos.

Di tempat. 

Sehubungan adanya pemberitaan terkait lurah panca laksana kecamatan Curug kota Serang. 

Maka dengan ini saya mengajukan Klarifikasi terkait pemberitaan yg berjudul :

LURAH PANCALAKSANA DIDUGA KUTIP SETORAN GALIAN C. Agar di muat/dinaikan/ditayangkan di media wartapos kembali.

Klarifikasi : 

Poin 1. Mirisnya ketua RW setelah melayangkan surat keberatan keberbagai instansi dan dinas terkait tiba2 ia mendapatkan surat pemecatan dari lurah.

Jawab :

Surat pemberhentian RW 02 dibuat dan diserahkan pada tgl 13 september 2024. Sementara sdr Masni membuat dan menyebar surat ke instansi dan dinas terkait pada tgl 30 september 2024 jadi ketika sdr masni pada saat itu sudah tidak menjabat sebagai ketua RW 02 lagi dgn kata lain pernyataan diatas tidak sesuai fakta, dan pemberhentian sebagai ketua RW pun sesuai dgn prosedur atas dasar usulan warga dan sy sudah memanggil yg bersangkutan sebanyak 3 kali utk klarifikasi dan dari 3 panggilan tersebut 1 kali datang dan 2 kali tidak datang.

Poin 2. 

Lurah pancalaksana diduga mengutip jatah galian C ilegal.

Jawab.: 

Lurah pancalaksana (Sadeli)  tidak pernah mengutif dari galian C yg dimaksud dan semua informasi tersebut tidak benar.

Poin 3. Sadeli lurah pancalaksana dan ajiji staf kelurahan pancalaksana mendatangi sdr Ucu pemegang DO dan koordinasi galian C senin 07/10/2024 sekitar pukul 11'00 wib diduga sedang meminta jatah reman.

Jawab.: 

Pada hari itu (saat itu) saya datang ke tempat pak Ucu atas perintah pimpinan utk mengklarifikasi dan menanyakan surat ijin galian tersebut, bukan meminta jatah reman atau jatah apapun, Informasi tersebut tidak benar dan pada saat sy ketemu pak Ucu banyak saksi diantaranya : 

1. Sdr Ajiji mandor

2. Sdr Apendi

3. Sdr Suheli

4. Sdr Nanang LSM dan sdr ucu selaku tuan rumah.

Jadi berita lurah minta jatah reman itu adalah berita bohong dan fitnah belaka dan sy merasa dirugikan atas berita tersebut.

Poin 4. Biasanya memang sadeli bu yang meminta jatah untuk lurah persetengah bulan sekali,kalau untuk nominal saya tidak tahu,yang saya tahu amplop spesial untuk lurah. " Beber sumber.

Jawab.: 

Pernyataan ini terlihat jelas bohong dan fitnahnya. Karena staf saya tidak ada yang namanya sadeli,atau kalau ada coba sadeli yang mana yang dimaksud. Jadi sangat jelas sekali ini berita bohong dan fitnah belaka yang mencoreng nama baik saya selaku lurah pancalaksana.

Demikian klarifikasi ini sy buat, mohon untuk di muat klarifikasi ini di media online.

Hak jawab/hak koreksi diatur dalam UU no 40 th 1999. Pasal 18 (2) kode etik jurnalistik.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya, 

Hormat kami. 

Sadeli S.sos Msi

Lurah Pancalaksana, Curug Serang Kota

"Saya ucapkan terima kasih kepada rekan - rekan wartawan, LSM dan Ormas yang selama ini sudah membantu untuk kemajuan pemerintah kota Serang, semoga simbiosis mutualisme antara wartawan, LSM dan ormas dengan pemerintah terus terjaga. Red.

Kejaksaan Negeri Seluma Menetapkan Empat Tersangka Dalam Kasus Tukar Guling Lahan Salah Satu Mantan Bupati Seluma

 

Bengkulu, KepoinAja79.Com - Drama korupsi kembali mencuat di Kabupaten Seluma Kejaksaan Negeri Seluma menetapkan empat tersangka dalam kasus tukar guling lahan yang terjadi pada tahun 2008.

Di antara para tersangka adalah mantan Bupati dan Ketua DPRD, yang diduga terlibat dalam transaksi tukar-menukar lahan yang merugikan negara hingga Rp 19 miliar.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Seluma, Dr. Eka Nugraha, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (14/10/2024).

Kasus yang mencoreng nama Kabupaten Seluma ini menjadi sorotan nasional karena skandalnya mencakup manipulasi besar-besaran di tingkat pejabat tertinggi daerah.

Kasus ini berawal pada tahun 2007, ketika Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan pembebasan lahan seluas 286.560 m² di Desa Sembayat, Kecamatan Seluma Timur.

Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan pabrik semen, namun proyek itu gagal pada tahun 2008.

Tersangka ME, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Seluma, memutuskan untuk melakukan tukar guling lahan milik pemerintah dengan tanah pribadinya yang terletak di area perkantoran Seluma.

Namun, proses tukar guling ini diduga tidak mematuhi prosedur hukum, dikarenakan tanah yang ditawarkan oleh ME dikabarkan tidak jelas lokasinya, dan transaksi tersebut dilakukan tanpa kajian yang memadai.

Tim pelaksana, yang terdiri dari tersangka DH dan M, diduga lalai dalam menjalankan tugas mereka, sehingga terjadi manipulasi besar-besaran yang berdampak pada kerugian negara.

Setelah melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa lebih dari 80 saksi, Kejaksaan akhirnya menetapkan empat tersangka dalam skandal ini, yaitu:

ME – Bupati Seluma periode 2005-2010.

M – Sekretaris Daerah Seluma periode 2003-2011.

RA – Ketua DPRD Seluma periode 2005-2009.

DH – Kepala Badan Pertanahan Nasional Seluma periode 2006-2012.

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk pejabat dari Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan, karena Kabupaten Seluma adalah hasil pemekaran dari Bengkulu Selatan.

Kejaksaan menemukan bukti bahwa lahan pemerintah ditukar dengan lahan pribadi tanpa izin mendalam dan melanggar peraturan tentang pengelolaan barang milik negara.

Audit yang dilakukan oleh Konsultan Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik mengungkapkan bahwa skandal ini telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 19 miliar.

Proses tukar guling yang seharusnya dilakukan sesuai aturan hukum ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat tersebut.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan memastikan bahwa mereka akan terus menyelidiki kasus ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Skandal ini mengungkap praktik korupsi yang telah lama mendarah daging di Seluma.

Bukannya bekerja untuk rakyat, para pejabat tersebut justru memanfaatkan jabatan mereka untuk mengamankan kepentingan pribadi.

Transaksi tukar guling ini hannyalah puncak gunung es dari lemahnya sistem birokrasi dan kurangnya pengawasan yang ketat.

Dengan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.

Namun, penetapan empat tersangka, termasuk mantan Bupati dan Ketua DPRD, merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Sumber hds SH,

Diantara Sepuluh Dosa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten 2023/2024

 

Banten, KepoinAja79.Com - Perlukah Pengguna Anggaran (PA) Menetapkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menggunakan APBD?

Oleh : Iwan Hermawan alias Adung Lee

Phone : 087809241212

Tulisan dalam Analisa ini adalah pendapat saya pribadi yang saya susun sebagai Hadiah untuk HUT Banten Ke-24. Saya bukan ahli pengadaan dan saya juga bukan Praktisi hukum, serta bukan ASN yang tentunya memiliki keterbatasan dalam konsep Berpikir dan menyajikan tulisan. Tetapi sebagai bagian dari Masyarakat Partisipatif, tentu memiliki ruang untuk dapat menyalurkan konsep berpikir kepada para pemangku Kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, serta sebagai bagian dari Aspirasi dan atensi atas kondisi dalam pelaksanaan kebijakan.

SEMOGA ADA NILAI KEBAIKAN DALAM TULISAN YANG SAYA SAJIKAN DAN TENTUNYA MASIH SANGAT JAUH DARI KATA SEMPURNA.

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya peraturan dan perundangan undangan dalam hal pengadaan Barang/jasa pemerintah menuai beragam argumen dari berbagai kalangan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan pola berpikir dalam Menjawantahkan pasal demi pasal dan turunan nya sehingga banyak keraguan Keraguan dalam Pelaksanaan nya, pemerintah tidak boleh tinggal diam harus ada Upaya upaya yang maksimal agar berjalan dengan baik sesuai kaidah hukum yang Berlaku saat ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemprov Banten berjalan dengan baik transparan, akuntabel dan indek tatakelolanya pun bisa Dipertanggungwabkan.

PERMASALAHAN

Dugaan masih adanya Pengguna Anggaran (PA) yang menetapkan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan Barang/jasa yang menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten perlu Adanya pengawasan yang serius dari masyarakat untuk memastikan tidak ada Kekeliruan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memakai Anggaran APBD.

ISSU YANG BERKEMBANG

Munculnya permasalahan ini adalah terkait kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD terhadap peraturan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yakni Peraturan Presidèn No 12 tahun 2021/tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah karena didalamnya ada APBD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LANDASAN BERPIKIR

Bahwa telah diterbitkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah amanat dari Undang Undang Pemerintah Daerah No 23 tahun 2014 pasal 293.

2. Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020 yang merupakan amanat pasal 221 dari peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

3. Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Surat Edaran No 000.3.1/4649-BPBJ/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Pj.Sekertaris Daerah Provinsi Banten tanggal 28 desember 2023.

PERLUKAH PA MENETAPKAN PPK?

Berkaitan dengan PPK yang dalam pasal 1 angka 10 pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 yang berbunyi " Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/Anggaran belanja daerah Dalam hal Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah peraturan Presiden No 12 tahun 2021 agar berjalan dengan baik karena didalam nya ada anggaran APBD seyogyanya mendahulukan Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sehingga kedua peraturan itu bisa beriiringan dan sebenarnya tinggal bersinergi secara konstektual dan tekstual dengan Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi diatas nya yaitu peraturan mentri dalam negeri No 77 tahub 2020 sebagai pedoman dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 201.

PEMBAHASAN

1. Jenis Hirarki peraturan berdasarkan Undang undang No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyebutkan bahwa :

-Undang Undang Dasar RI tahun 1945;

-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyatnya;

-Undang undang Peraturan Pemerintah pengganti undang- undang;

-Peraturan Pemerintah;

-Peraturan Presiden;

-Peraturan Daerah.

2. Bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat dari pasal 293 undang undang pemerintah daerah No 23 tahun 2014 dan memiliki kedudukan diatas peraturan Presiden.

3. Bahwa Peraturan mentri dalam negri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat dari pasal 221 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 yang kedudukannya diatas Peraturan Presiden

4. Bahwa dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD terdapat peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan dalam hal teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan peraturan Mentri dalam negeri No 77 tahun 2020 dan Peraturan terkait lain ya.

5. Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur menggunakan peraturan Presiden No 12 tahun 2021 yang berada pada tingkatan dibawah dari peraturan pemerintah dan dalam Melaksanakannya wajib mematuhi peraturan yang kedudukannya lebih tinggi

6. Bahwa dalam pasal 11 ayat (3) peraturan Presiden no 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal tidak ada penetapkan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan Anggaran belanja dari APBD , PA/KPA menugaskan PPTK untuk Melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - m " dimaknai bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dari Unsur PA/KPA.absolut melekat pada jabatan bukan sebagai tugas tambahan ,PPTK yang tugasnya seperti PPK yang sudah memiliki sertifikat kompentensi barang/jasa

7. Bahwa Kalau dalam Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran APBD hanya berpedoman kepada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saja maka akan berbenturan dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020/tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah karena didalamnya ada anggaran APBD bukan semata mata hanya menjalankan psoses pengadaan saja dan yang perlu diingat juga bahwa yang namanya pedoman teknis harus dijadikan pijakan, akan tetapi kalau dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD hanya mengacu kepada Permendagri no 77 tahun 2020 pun saja maka akan aman aman saja

8. Bahwa User ID atau akun PPK yang diusulkan kepala OPD dan disetujui oleh Kepala bagian barang/jasa maka bisa dikatakan cacat dan bisa membatalkan perikatan dan perintah pembayaran.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 000.3.1/4649-BPBJ/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 yang ditanda Tangani oleh Pj.Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ir.Hj.Virgojanti Msi tanggal 28 Desember 2023 Dan ini adalah diantara isi yang berbunyi pada angka 3 dan 5 sebagai berikut

3. Tentang persyaratan pengajuan User ID PA/KPA ,PPK dan PP untuk tahun Anggaran 2024.

5. Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan barang/jasa, Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menetapkan Pejabat yang mslakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi.

a.Berdasarkan ketentuan BAB 1 butir E8 dan butir F10 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah menyatakan bahwa :

1.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa PA bertindak Sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Dan;

2. Dalam hal pengadaan ikatan untuk pengadaan barang/jasa KPA bertindak Sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b.Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat ( 7 ) peraturan presiden No 12 tahun 2021 tentang perrubahan atas peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Bahwa:

a.Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK pada pengadaan barang/jasa PA/KPA dapat mwnugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK dan b.PPTK sebagaimana pada angka 1 yang melaksanakan tugas ppk wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar /level.

KESIMPULAN

1.Sulit untuk melegitimasi bahwa Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) pada APBD karena berdasarkan pembahasan tulisan Diatas diduga adanya norma yang mengangkangi peraturan yang kedudukannya lebih Tinggi karena pada dasar PPK itu harus dari unsur PA/ KPA absolut melekat pada Jabatan begitu juga akun PPK yang diberikan oleh kepala Bidang barang/jasa dan Layanan pengadaan secara Elektronik Sekertaris Daerah Provinsi Banten yang Diusulkan dari kepala OPD dianggap tidak sah dan dampaknya akan mengakibatkan Ketidakcakapan dalam pasal 1320 kitab Undang undang hukum perdata karena Didalamnya PPK melakukan perikatan dan melakukan proses pembayaran.dan Alangkah baiknya seluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten PA atau Pengguna Anggaran tidak menetapkan lagi PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada APBD tahun anggaran 2023 dan 2024 Tinggal patuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku saat Ini.

SARAN DAN PENDAPAT

Untuk Seluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten dalam penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sebaiknya Pengguna Anggaran (PA)tidak lagi Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tinggal menunjuk PPTK untuk Membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena sejatinya PPK harus dari Unsur PA/KPA.

PENUTUP

“MARI KITA BIASAKAN YANG BENAR JANGAN MEMBENARKAN KEBIASAAN YANG SALAH”

Serang, 07 Oktober 2024

Ini Sejumlah Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mereka yang dipanggil dikabarkan merupakan Calon Menteri di pemerintahannya.

“Iya rencananya sih seperti itu, diundang Calon Menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu, tapi finalisasinya adalah hari ini,” kata Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Satu per satu tokoh terpantau datang ke kediaman Prabowo. Tak sedikit yang mengakui bakal mengisi sejumlah pos Menteri di pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo – Gibran sedianya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sebanyak 46 Nomenklatur Kementerian beredar di awak media.

Berikut daftar Calon Menteri yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara hingga pukul 19.30 WIB:

1. Tokoh pejuang HAM asal Papua, Natalius Pigai.

2. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

3. Politikus Partai Gerindra Prasetyo Hadi

4. Ketua Yayasan Teladan Utama, Widiyanto Putri Wardhana

5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto.

6. Politikus Partai Golkar Nusron Wahid

7. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

8. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait.

9. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

10. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

11. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

12. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

13. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti.

14. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

15. Wakapolri, Komjen Agus Andrianto.

16. Mendagari, Tito Karnavian.

17. Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

18. Tokoh NU, Arifatul Choiri Fauzi.

19. Yassierli (akademisi/profesional).

20. Satfryo Soemantri Brojonegoro (akademisi/profesional)

21. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

22. Agus Gumiwang Kartasasmita.

23. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding.

24. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji.

25. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

26. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman.

27. Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy.

28. Sekjen Mendag, Budi Santoso. 

29. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

30. Pejabat Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono.

31. Dirjen KLHK, Hanif Faisol Nurofiq.

32. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

33. Menteri BUMN, Erick Thohir.

34. Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

35. Mentan, Andi Amran Sulaiman.

36. Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nazaruddin Umar.

37. Menpora, Dito Ariotedjo Puji.

38. Pj Gubernur Papua, Ribka Haluk.

39. Politikus Partai Demokrat, Iftitah Sulaiman.

40. Mensesneg, Pratikno.

41. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

(*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Canangkan Pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten

TANGERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja Pencanangan Pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten (USNB) dan Groundbreaking Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Senin, 14 Oktober 2024.

Usai pencanangan, Al Muktabar mendampingi Wapres Ma'ruf Amin meninjau langsung pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten dan lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten. 

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten merupakan bagian proses pengembangan sektor pendidikan. Juga dalam mengenang Syeikh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama kelahiran Banten yang namanya sudah terkenal di berbagai negara.

“Pembangunan ini untuk melengkapi fasilitasnya dan diharapkan dapat berkembang ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Universitas itu berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, meliputi gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya. 

“Universitas ini meliputi beberapa fakultas keagamaan, kemudian nanti akan dilengkapi dengan fakultas-fakultas umum lainnya. Seperti fakultas teknik, kedokteran, ekonomi, dan fakultas lainnya,” ujar Wapres.

“Artinya kita ingin melahirkan Sarjana-sarjana Agama maupun Sarjana Umum. Bahkan tadi saya sampaikan, kita akan lengkapi dengan pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan perusahaan di wilayah Provinsi Banten untuk melahirkan tenaga profesional,” sambungnya.

Sementara, kata dia, tujuan dari pembangunan Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten, di antaranya sebagai upaya dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Karena di sini jauh dari rumah sakit yang memadai. Kita dirikan (Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten-red) yang lokasinya berseberangan dengan Universitas Syeikh Nawawi Banten. Kita mulai dari tipe c, dan akan kita kembangkan lagi,” jelasnya.

Wapres juga menuturkan, rumah sakit tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Bahkan direncanakan akan dibangun Museum Syeikh Nawawi di kawasan itu.

“Tujuan besarnya, kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam yang memancarkan ilmu, pemikiran, dan peradaban dalam rangka mengisi pembangunan nasional,” pungkasnya. (*/red)

Sufmi Dasco Sebut Ada Banyak Perempuan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Dikabarkan akan ada banyak perempuan yang menjadi Menteri pada Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Hal itu dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2024.

Dasco menyebut, jumlah perempuan yang menjadi Wakil Menteri akan lebih banyak dibandingkan yang menjadi Menteri.

“Saya enggak hafal (jumlahnya) tapi agak banyak (menteri perempuan), dan wakil menteri lebih banyak,” ujar Dasco.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri pada Kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga Senin petang, ada beberapa perempuan yang dipanggil oleh Prabowo, yakni, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Dasco mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon Menteri para pemerintahan Prabowo.

Ia menyebutkan, para tokoh sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

“Iya rencananya seperti itu, akan diundang Calon Menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu,” kata Dasco.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 Komisi yang dibentuk DPR RI beserta Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing Komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 Kementerian/Lembaga di era Prabowo – Gibran. (*/red)