Tampilkan postingan dengan label Pandeglang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pandeglang. Tampilkan semua postingan

Pemprov Banten Sambut Kehadiran Bus KPK di Kabupaten Pandeglang

Jumat, Agustus 30, 2024

PANDEGLANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Plt. Inspektur, Usman Asshiddiqi Qohara didampingi Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Rt Syafitri Muhayati yang juga Ketua Forum Pencegahan Antikorupsi (Forpak) Provinsi Banten menyambut kehadiran Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pandeglang.

Bus KPK hadir selama empat hari mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 01 September 2024 dengan mengusung tema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi”. Bus KPK disambut antusias oleh masyarakat di Alun-alun Pandeglang. 

Plt Inspektur Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara mengatakan, Pemprov Banten sangat menyambut baik kehadiran Roadshow Bus KPK di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya pencegahan korupsi lebih optimal. 

“Roadshow Bus KPK ini salah satu tujuannya melakukan edukasi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Inspektorat Provinsi Banten sangat mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi itu,” kata Usman saat mendampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin saat meninjau Bus KPK di Alun-alun Pandeglang, Kamis, 29 Agustus 2024.

Menurut Usman, Roadshow Bus KPK selain melakukan pendidikan anti korupsi juga dapat mengingatkan pentingnya mencegah korupsi.

“Tentu dengan adanya Roadshow Bus KPK ini dapat mengingatkan kita bahwa pencegahan korupsi itu sangat penting bagi kelembagaan, masyarakat dan aparatur pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, kehadiran Bus KPK menjelajah Negeri Membangun Anti Korupsi memberikan pendidikan anti korupsi mulai dari Taman Kanak-kanak hingga ke tingkat perguruan tinggi dan semua lapisan masyarakat.

“Roadshow Bus KPK ini memberikan pendidikan anti korupsi yang merupakan pekerjaan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPK-RI tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi. Menurutnya, sangat dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menebar nilai-nilai integritas kepada semua lapisan masyarakat.

“KPK tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, stakeholder, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” ucapnya.

“Keterlibatan semua pihak dibutuhkan untuk menyebarkan nilai-nilai integritas dimanapun kita berada. Karena korupsi itu bukan hanya tentang uang negara, melainkan banyak hal dalam keseharian kita. Untuk itu, adanya Roadshow Bus KPK ini mengingatkan kita untuk pentingnya diri kita menjaga integritas di semua aspek kehidupan,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita dalam sambutannya mengatakan, tema Roadshow Bus KPK ini dapat membuat bahagia di samping rangkaian kegiatannya yang penuh keceriaan juga berupaya membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan lembaga publik mencegah perilaku korupsi.

“Tema Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Membangun Anti Korupsi”. Tema ini membuat kita happy dan berupaya membawa Pemkab Pandeglang serta lembaga publik tidak terancam dari perilaku korupsi dan merusak kepercayaan publik,” kata Irna.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK RI. Mudah-mudahan penyelenggaraan Roadshow Bus KPK di Kabupaten Pandeglang ini bisa membawa kolaborasi yang lebih baik lagi dan menuju Pandeglang bersih dan perilaku budaya anti korupsi bisa terwujud serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Pandeglang,” sambung Irna. (*/red)

Dikawal Relawan, Pasangan Uday-Pujiyanto Daftar ke KPU Pandeglang

Selasa, Agustus 27, 2024

 


PANDEGLANG, KepoinAja79.Com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan Uday Suhada-Pujiyanto secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pandeglang.

Pasangan Uday-Pujiyanto kompak mengenakan kemeja warna putih dan mendapatkan pengawalan dari puluhan relawan Uday-Puji.

Bakal Calon Bupati Pandeglang Uday-Suhada mengucapkan rasa syukur karena proses pencalonannya berjalan lancar.

“Terutama bakal calon Perseorangan itu sudah dimulai sejak Mei 2024. Jadi, kalau tanpa pasangan kami, KPU baru memulainya hari ini,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang, Selasa 27 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu, Uday mengingat perkataan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah yang mengatakan untung ada pasangan calon Perseorangan.

“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini atas Ridho Allah SWT. Saya Uday Suhada dan bakal calon Wakil Bupati Pandeglang Haji Pujiyanto ada di tempat ini dalam rangka memenuhi tahapan selanjutnya, yakni pendaftaran di KPU Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Uday tidak lupa, mengucapkan terima kasih kepada para pegawai KPU dan Bawaslu Pandeglang.

“Termasuk para relawan Uday-Puji yang selama ini gigih memperjuangkan pasangan Uday-Pujiyanto. Wancina babarengan ngabangun Pandeglang,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengatakan, KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan.

“Hari ini, hari pertama dan pasangan Pak Uday-Puji pendaftar pertama. Kami sangat bersyukur setidaknya apa yang kami siapkan ada yang menggunakan,” tuturnya.

Terutama untuk jalur independen ini telah ditetapkan dua pasangan calon dan salah satu di antaranya sudah datang mendahului.

“Sebagai refleksi dari PKPU Nomor 2 tahun 2024 mengenai tahapan masa pencalonan perseorangan memang cukup panjang,” Ungkapnya.

Diduga Fiktif, PKBM Tunas Pulosari Gelembungkan Jumlah Siswa Demi Dapatkan BOP Untuk Keuntungan Pribadi

Jumat, Agustus 23, 2024

 


Pandeglang, KepoinAja79.Com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang seyogyanya dapat membantu program pemerintah guna pemerataan pendidikan khususnya pendidikan non formal, namun di balik itu juga tidak sedikit oknum pemilik atau pengelola PKBM yang diduga hanya di jadikan azas manfaat guna keuntungan pribadi, terlihat dari besarnya anggaran yang di dapat dari Bantuan pusat DAK berbentuk BOP, seperti yang di lakukan oleh PKBM Tunas Pulosari. Jum’at, (23/08/24).

Saat tim media melakukan investigasi sekaligus hendak melakukan konfirmasi resmi terkait kegiatan yang ada di PKBM Tunas Pulosari, tidak ada satupun pengelola yang berada di lokasi, dan terlihat bahwa PKBM tersebut sama sekali kosong tanpa adanya kegiatan padahal menurut laporan yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pusat, bahwa PKBM tersebut dilaporkan melakukan kegiatan pembelajaran 6 hari dalam satu minggu.

Selang beberapa saat datang penjaga sekolah hendak masuk ke PKBM Tunas Pulo sari, saat di tanya perihal jumlah siswa yang ada di PKBM tersebut sangat jauh berbeda dengan data yang tertera di Dapodik pusat, menurut data yang kami peroleh pada tahun 2022 – 2023 sebanyak 634 siswa dan pada tahun 2023 – 2024 berjumlah 722 siswa dengan jumlah sarana prasarana 14 ruangan, namun jumlah tersebut sangat jauh berbeda dengan real yang ada di lapangan, bahkan penjaga sekolah menuturkan jumlah siswa paling banyak yang hadir di sekolah tersebut tidak mencapai 30 siswa.

“Kalo jumlah siswa yang hadir disini gak pernah banyak mas paling banyak juga gak sampai 30 orang, itu juga jarang ada yang datang, terus ruang kelas yang ada juga Cuma 3 kelas gak ada yang lain Cuma ini ajah, tapi saya juga kurang tahu lebih dalam soalnya saya cuma jaga kantin ajah di sini,” ujar penjaga sekolah.

Untuk diketahui, besaran BOP yang di kucurkan untuk PKBM Tunas Pulosari Tahun ajaran 2023 yaitu; 752.100.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Dari hasil pantauan juga terlihat jelas bahwa PKBM tersebut sangat sepi dan tidak terlihat sama sekali adanya kegiatan selayaknya sekolah non formal pada umumnya. 


(Di/red)

Selain Menuai Polemik, Rincian Anggaran Kegiatan BUMDES Untuk Internet Rp 60 Juta, Dipertanyakan

Jumat, Agustus 23, 2024

 


Pandeglang, KepoinAja79.Com - Anggaran peruntukan Jaringan Internet yang bersumber dari Dana Desa (DD) Rp 60 Juta ke setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-Kabupaten Pandeglang kembali menuai polemik.

Pasalnya, ada yang anggarannya sudah digunakan melalui provider pemasangan jaringan internet yang sudah ditentukan, adapula yang ingin menggunakan provider lokal masing - masing. Bahkan tidak hanya itu rincian anggaran kegiatan BUMDES kurang lebih sekitar Rp 60 Juta -an untuk pengadaan jaringan internet, juga menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan kontrol sosial.

Sebelumnya, menurut salah satu (PLD) Pendamping Lokal Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang saat dimintai tanggapannya kepada media mengatakan, bahwa anggaran BUMDES yang diperuntukan ke jaringan internet itu banyak dikeluhkan oleh pihak Desa dan BUMDES.

“Karena ada beberapa pihak BUMDES yang sudah menyiapkan untuk diperuntukan ke usaha yang lain, namun kenyataannya harus di peruntukan ke jaringan internet,” ucapnya.

Bahkan tidak hanya itu, anggaran yang hampir menelan Rp 60 Juta an tersebut, dimana diperuntukannya dialihkan ke jaringan internet menurut keterangan dari salah satu Bendahara Desa yang namanya enggan disebutkan, mengatakan bahwa itu hanya diberikan Toup Up untuk penjualan voucher Rp 3 Juta, lantas rincian sisanya untuk apa saja?

“Hal itu pun sempat dipertanyakan ke salah satu Perusahaan provider jaringan internet selaku vendor pelaksana, selain Toup Up untuk penjualan voucher Rp 3 Juta yang diberikan, rincian sisanya untuk apa saja, namun pihak perusahan provider mengarahkan untuk menanyakan langsung ke DPMPD Kabupaten Pandeglang terkait hal tersebut,” paparnya

Namun sangat disayangkan, saat media meminta klarifikasi melalui sambungan whatsApp, Selasa (20/08/2024) terkait anggaran BUMDES untuk pengadaan jaringan internet, Muslim Taupik Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang belum bisa memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

“Terkait hal itu maaf belum bisa memberikan tanggapan, itu harus ngobrol langsung di kantor. Silahkan datang ke kantor DPMPD Pandeglang,” kata Kadis DPMPD Pandeglang sambil mengakhiri pembicaraan.

Menanggapi hal itu, Yoki Fardiansyah Wakil Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang mengingatkan agar DPMPD Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Desa agar lebih selektif untuk memilih provider jaringan internet untuk kegiatan Bumdes.

Menurut Yoki saat ditemui media, kamis (22/08/2024), bahwa banyak peraturan-peraturan yang harus ditempuh untuk menjadi provider jaringan internet. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemdes untuk kegiatan Bumdes dalam pemasangan jaringan internet di wilayah desa terjebak oleh kesalahan pelaku provider jaringan internet.

“Khawatirnya ada keterpaksaan oleh peranan provider - provider yang diduga memanfaatkan momen hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan peraturan,” ujarnya.

Terlebih Wakil Ketua AWDI menjelaskan, membangun infrastruktur untuk jaringan internet yang bisa dilihat oleh kasat mata langsung, provider itu saat memasang tiang harus berizin ke pihak PU dulu sesuai dengan status jalannya yang digunakan pemasangan tiang jaringan internet, seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten termasuk jalan desa atau jalan lingkungan itu harus berizin terlebih dahulu tidak sembarangan pasang tiang jaringan internet.

Selain itu, provider jaringan internet harus mempunyai tiang jaringan sendiri yang dilengkapi izin,” ucap Yoki.

Bahkan tidak hanya itu, ia pun mempertanyakan rinciannya apa saja sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 60 Juta untuk pengadaan jaringan internet.

“Yang jelas harus transfaran dong, harus ada rincian tertulis sampai menghabiskan anggaran Rp 60 Juta itu untuk apa saja?,” Tanya Yoki kepada pihak provider jaringan internet yang menjadi vendor pelaksana kegiatan BUMDES.

Sampai berita ini dirilis, media masih menelusuri alur pembayaran pihak Bumdes untuk jaringan internet di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dan provider jaringan internet mana saja yang digunakan.

Mahasiswa KUKERTA 36 UIN SMH Banten Adakan Sosialisasi dan Pelatihan Eco Enzyme di Desa Kadumaneuh

Selasa, Agustus 13, 2024

 


Kadumaneuh, KepoinAja79.Com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Kelompok 36 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan eco enzyme di Desa Kadumaneuh dengan tema “Inovasi Pemanfaatan Sampah”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara memanfaatkan limbah organik rumah tangga menjadi produk bermanfaat sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan.

Eco enzyme adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan sayuran, gula merah, dan air. Cairan ini dapat digunakan sebagai pembersih alami, pupuk cair, hingga pengusir hama. Melalui pelatihan ini, mahasiswa KUKERTA 36 memperkenalkan konsep eco enzyme sebagai solusi inovatif dalam mengelola sampah organik di rumah tangga.

Dalam pelatihan yang diikuti oleh Bapak-Bapak kelompok tani dan masyarakat setempat, para mahasiswa memandu peserta langkah demi langkah dalam pembuatan eco enzyme, mulai dari persiapan bahan hingga proses fermentasi. Selain itu, mereka juga menjelaskan manfaat eco enzyme bagi lingkungan dan kesehatan, serta bagaimana produk ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, masyarakat Desa Kadumaneuh dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkan limbah organik dengan cara yang bermanfaat. Eco enzyme adalah salah satu inovasi sederhana yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Ayip Muhammad Syifa, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Senin, (12 Agustus 2024).

PJ. Kepala Desa Kadumaneuh, Bapak Dodi Ramdani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif mahasiswa KUKERTA 36 yang telah membawa ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Kami sangat berterima kasih atas pelatihan ini, karena memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang cara mengurangi sampah dan memanfaatkannya menjadi produk yang berguna,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan eco enzyme ini merupakan bagian dari program KUKERTA mahasiswa UIN SMH Banten yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi lokal. Selain eco enzyme, mahasiswa juga merencanakan berbagai program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kadumaneuh.

Tingkatkan Luas Tambah Tanam, Distan Banten Optimalkan Program Irpom dan Pompanisasi

Kamis, Juli 04, 2024

PANDEGLANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten terus berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi dampak musim kemarau pada sektor pertanian, di antaranya dengan mengoptimalkan program irigasi perpompaan (Irpom) dan pompanisasi.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengatakan, untuk tahun 2024 ini terdapat 338 unit irigasi perpompaan yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Terdiri dari Kabupaten Lebak 155 unit, Kabupaten Pandeglang 85 unit, Kabupaten Serang 55 unit, Kabupaten Tangerang 28 unit dan Kota Serang 15 unit.

“Dalam persyaratan teknisnya satu unit Irpom mampu mengaliri sekitar 20 hektar sawah, maka dengan 338 unit Irpom mampu mengaliri 6.760 hektar untuk satu kali tanamnya,” ujar Agus M Tauchid usai melakukan monitoring dan evaluasi Irpom di Desa Gerudug, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Selasa, 02 Juli 2024.

Agus juga menyampaikan, Irpom tersebut ditujukan untuk sawah tadah hujan. Sehingga diharapkan mampu membantu petani dalam menyelamatkan tamannya pada saat musim kemarau.

“Untuk sawah tadah hujan biasanya hanya melakukan tanam sekali dalam satu tahun karena hanya mengandalkan musim penghujan, dan Irpom ini juga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga tiga kali dalam setahun,” katanya.

Selain itu, kata Agus, program Irpom dan pompanisasi tersebut dapat meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) di Provinsi Banten. Terlebih saat ini Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus meningkatkan kinerja irigasi teknis yang telah ada.

“Untuk dua kali masa tanam Irpom mampu meningkatkan LTT hingga 13.520 hektar, selanjutnya kita juga ada bantuan pompanisasi 1.123. Dengan asumsi satu pompanisasi mampu membantu 10 hektar, maka akan ada 11.230 hektar untuk sekali tanam,” imbuhnya.

“Kalau kita satukan kekuatan antara Irpom, pompanisasi dan irigasi teknis. Maka akan menjadi kekuatan untuk menghadapi musim kemarau,” imbuhnya.

Lebih lanjut Agus menuturkan, program Irpom dan pompanisasi merupakan salah satu langkah mitigasi risiko musim kemarau yang berdampak pada sektor pertanian.

“Irpom dan pompanisasi ini sebagai benteng untuk melindungi tanaman yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Jaya Laksana, Desa Gerudug, Kecamatan  Bojong, Rudi Rohim mengatakan, dengan adanya Irpom tersebut sangat membantu para petani, khususnya pada saat masa tanam kedua yang sering menjadi kekhawatiran petani.

“Sangat terbantu dengan adanya Irpom ini, bahkan petani jadi semangat. Karena biasanya untuk masa tanam kedua sering gagal panen yang disebabkan kekurangan air,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Kelompok Tani Saluyu Raksa Tani, Desa Gerudug, Kecamatan Bojong, Asepullah menuturkan, sebelum adanya Irpom, para petani kerap memiliki kekhawatiran pada saat memasuki masa tanam kedua. Lantaran hanya mengandalkan air hujan dan swadaya petani untuk melakukan pompanisasi.

“Kita terbantu dengan Irpom ini untuk meningkatkan IP. Tadinya dalam setahun hanya dua IP dan itu juga sering gagal karena kurang air. Harapannya dengan ada Irpom ini bisa sampai tiga IP,” katanya.

“Dengan adanya Irpom ini, petani bisa tanam dan tidak ada kekhawatiran kekurangan air,” pungkasnya. (*/red)

Diduga Langgar UU Minerba, GPS Minta Tipidter Polda Banten Tangkap Kontraktor Proyek Pembangunan Ruas Jalan Sumur – Tamanjaya

Minggu, Juni 16, 2024

 


PANDEGLANG, KepoinAja79.Com - Ahmad Khotib Sekretaris Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pejuang Sukarela (GPS) Kabupaten Pandeglang menyoroti adanya praktik penjualan tanah urug Ilegal yang terjadi pada Proyek Pembangunan Ruas Jalan Sumur – Tamanjaya diduga telah melanggar UU Mineral dan Batubara ( Minerba) Nomor 3 Tahun 2020. 

Khotib meminta kepada Polda Banten, Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) agar segera menangkap Kontraktor Proyek tersebut. Sebab kuat dugaan tanah urugan yang digunakannya berasal dari tambang ilegal atau tak punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) baik dari Operasi Produksi maupun IUP Penjualan tanah urug yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten melalui rekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi Banten. 

“Kontakraktor proyek ini yang melanggar dapat dijerat Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara,” tegas Khotib kepada awak media. Sabtu (15 Juni 2024).

Tak hanya itu, Khotib juga meminta kepada Tipidter Polda Banten, untuk memeriksa siapa saja yang terlibat pada penjualan tanah urugan ilegal tersebut, termasuk User yakni Dinas PUPR Provinsi Banten. 

“Semua yang terlibat pada praktik tambang ilegal harus diperiksa terutama kontraktor agar segera dilakukan penangkapan,” tegasnya. 

Menurut Khotib, saat ini, Kontraktor dari PT. Ris Putra Delta tengah mengerjakan Proyek Pembangunan Ruas Jalan Sumur – Tamanjaya dengan nilai kontrak Rp.87.865.159.000, - ternyata banyak temuannya, terutama pada pemasangan tembok penyangga tanah ( TPT) yang keropos kurang adukan atau disebut proyek asal – asalan. 

“Selain langgar UU Minerba, Kontraktor proyek ini juga mengerjakan pembangunan asal – asalan, bahkan perusahaan konsultan pengawasan tidak disebutkan di papan proyek,” kata Khotib.

Oleh sebab itu, Khotib meminta kepada pelaksana teknis (Peltek) PPK Bidang Bina Marga serta Kadis PUPR Provinsi Banten untuk segera turun menindaklanjuti temuan – temuan dilapangan. 

“Kami meminta agar Kadis PUPR Provinsi Banten segera menurun tim teknis dilapangan, jangan tutup mata dengan sejumlah temuan pembangunan yang tidak maksimal itu,” tegas Khotib menambahkan.

Dikutip dari Kanal YouTube Bang Kumis Berbagi, Pemerintah Kecamatan Sumur, Encun Sunayah Plt Camat Sumur mengatakan bahwa tanah urugan proyek Jalan itu berasal dari  Kampung Cipunaga Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. 

“Galian tanah urug itu, sepengetahuan saya belum memiliki izin, bahkan tidak satupun melakukan konfirmasi dan koordinasi ke kami di pemerintahan Kecamatan Sumur, misalnya izin lingkungan dari desa itu tidak ada,” kata Plt Camat Sumur itu. 

Sementara Kadis PUPR , Arlan Marzan dan Heru Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Banten, ketika dihubungi awak media terkait proyek tersebut belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.

Pj Gubernur Al Muktabar Ajak Masyarakat Bersama-sama Menjaga Lingkungan

Sabtu, Juni 08, 2024

PANDEGLANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar. Hal itu penting dilakukan guna keberlangsungan kehidupan yang lebih baik bagi generasi bangsa.

Demikian diungkapkan Al Muktabar usai mengikuti acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Jumat, 07 Juni 2024.

Kegiatan itu mengusung tema “Indonesia Coastal Clean-Up, Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan” itu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten bekerjasama dengan BUMN Pertamina Gas Negara (PGN) serta Kementerian LHK RI.

“Esensi dari kegiatan ini adalah bagaimana kita semua bisa bersahabat dengan alam dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Kalau itu sudah bersahabat baik dengan alam, maka kesinambungan akan terjadi dalam jangka panjang,” ucapnya.

“Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka akan banyak kerusakan yang itu mempersulit kehidupan kita,” sambungnya.

Menurut Al Muktabar, isu lingkungan hidup seperti global warming dan persoalan sampah saat ini tengah menjadi konsen berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. 

Pemprov Banten sendiri, kata dia, saat ini tengah mempersiapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional dengan memanfaatkan lahan kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proses izinnya saat ini sudah dilakukan, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan pembangunan. 

“Sehingga nanti persoalan sampah di Provinsi Banten dengan seluruh Pemda-nya bisa terselesaikan,” ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL KLHK) Tulus Laksono mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Provinsi Banten ini sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, salah satunya konsen pada bersih-bersih sampah di pantai.

“Ada dua alat berat dan 10 armada pengangkut yang kita turunkan. Alhamdulillah di hari pertama kita sudah mengangkut 24 ton sampah, dan di hari kedua 78 ton sampah,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. Sebab, kata dia, selain mencemari lingkungan, sampah-sampah yang menumpuk di pantai itu merupakan kiriman sampah dari sungai.

“Jadi kita atasi dari hulunya juga, tidak hanya di hilirnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Banten kepada daerahnya yang begitu besar dalam berbagai hal. 

Menurut Irna, penyelesaian persoalan sampah ini harus dilakukan bersama-sama secara pentahelix, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat serta peran dunia usaha. 

“Kita juga sudah berikan edukasi kepada lima desa di sekitar teluk ini agar membuang sampah pada tempatnya. Karena pantai teluk ini merupakan cekungan, dimana sampah-sampah dari sungai itu semua bermuara ke sini,” jelasnya. (*/red)

Sambut HUT Bhayangkara ke-78, Dansat Brimob Polda Banten Pimpin Pengambilan Air Suci di Salakanagara Cihunjuran

Kamis, Juni 06, 2024

PANDEGLANG, KepoinAja79.Com – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara, Polda Banten melakukan ritual pengambilan air suci, Rabu, 06 Juni 2024.

Air suci tersebut diambil dari tempat bernama sumber mata air Salakanagara Cihunjuran yang berada di Kampung Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. 

Kegiatan itu dipimpin Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Imam Suhadi, S.I.K, didampingi Dirtahti polda banten Kombes Pol Dr. H. Agus Rasuid, SH, M.H serta Personel Satbrimob Polda Banten, Personel Ditsamapta dan Personel Ditpolairud. 

Dansat Brimob Polda Banten, Kombes Pol Imam Suhadi mengatakan, pengambilan air suci memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam menyambut HUT Bhayangkara.

“Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar serta nguri-uri budaya Jawa. Air suci yang diambil dari Sumber mata air Salakanagara cihunjuran akan dipakai sebagai penyucian panji-panji Polri,” imbuhnya.

Setelah dilakukan pengambilan air suci oleh Dansat Brimob Polda Banten, Kombes Pol Imam Suhadi, kemudian air suci tersebut dibawa menuju Polda Banten oleh Anggota Brimob, Ditsamapta dan Ditpolairud yang dipimpin oleh Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Banten, Kompol Septiono. (*/red)

Influencer, Jaga Ruang Siber dari Hoax, Provokasi dan Ujaran Kebencian Pilkada Serentak 2024

Jumat, Mei 17, 2024

 

Keterangan Foto - Ilustrasi

Pandeglang, KepoinAja79.Com - Influencer asal Pandeglang @AzzamAl_Gahazali alias Agus Angkasa menjelaskan tugas influencer harus bisa memberikan konten informatif dan edukatif kepada warga net agar pesan dalam konten tersampaikan dan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat.

Menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak bulan November 2024 dipastikan calon Kepala Daerah memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkampanye untuk mendulang suara karena dirasakan murah, efektif dan efisien.

“Pemilu adalah momen penting bagi masa depan kita. Namun saat pemilu, berita hoax sering kali muncul untuk memanipulasi opini dan menimbulkan ketidakpercayaan. Untuk menjaga integritas pemilu, kita harus waspada terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya,” Ucap agus. 

Periksa sumber berita sebelum mempercayainya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Jika menemukan berita yang mencurigakan, cek kebenarannya di situs cek fakta atau media resmi. Disarankan jangan mudah terpengaruh oleh judul sensasional yang tidak didukung bukti.

“Dengan tidak menyebarkan berita hoax, kita ikut menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Mari kita berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan transparan dengan selalu menyaring informasi secara kritis,” Ungkapnya.

“Bersama, kita bisa memastikan pemilu berjalan dengan damai dan adil. Jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab,” Pungkasnya.