Orang Asing Pemegang ITAP dan ITAS Bisa Melintasi Autogate Imigrasi

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com - Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kini dapat melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Sebelumnya, autogate dapat digunakan oleh WNA yang memiliki e-Visa maupun Bebas Visa Kunjungan (BVK).

“Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi performa layanan keimigrasian di perlintasan. Sebelumnya, WNA pemegang ITAP/ITAS melakukan pemeriksaan imigrasi di konter oleh petugas, walaupun memang ada konter khusus. Sekarang experience-nya lebih ringkas, lebih menyenangkan dan sangat efektif,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam.

Dalam periode Januari-September 2024, tercatat sebanyak 3.518.963 WNA yang melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate, atau rata-rata sekitar 390.000 WNA per bulan. Proses autogate yang hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian sehingga volume pelintas yang menggunakan autogate meningkat secara konstan. Saat ini, total autogate yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 78 unit, sementara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 90 unit.

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 134.037 izin tinggal terbatas dan 3.648 izin tinggal tetap s/d September 2024. Dengan peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi sistem, khususnya optimalisasi autogate, Ditjen Imigrasi semakin memudahkan pemegang ITAP/ITAS yang juga merupakan frequent travelers.

“Digitalisasi layanan keimigrasian orang asing diterapkan mulai dari permohonan visa secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Tak hanya itu, pengambilan data biometrik kini bisa dilakukan secara mandiri melalui website tersebut, sehingga pemohon tidak perlu lagi hadir di Kantor Imigrasi. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital,” ujar Godam.

Kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAP/ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan, teknologi face recognition pada autogate memastikan, semua orang yang lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau red notice.

“Kami dorong terus upaya-upaya untuk menarik minat WNA berkualitas datang ke Indonesia, sehingga negara mendapatkan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi. Kebijakan visa dan izin tinggal kami implementasikan sebagai filter namun sekaligus memudahkan di waktu yang bersamaan,” pungkas Godam.

(Humas Direktorat Jendral Imigrasi)

SPKLU PLN Sukses Layani Arus Mudik Lebaran, Penggunaan Naik 5 Kali Lipat!

 

Jakarta, KepoinAja79.Com – PT PLN (Persero) sukses mendukung kelancaran arus mudik libur hari raya Idul Fitri 1445. Sebanyak 1.299 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 879 lokasi mampu memenuhi kebutuhan pengisian daya pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Minggu, (21 April 2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU memang menjadi salah satu fokus utama yang diperhatikan perseroan dalam libur Idul Fitri tahun ini. Terlebih, animo penggunaan kendaraan listrik yang semakin meningkat. 

“Minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik semakin meningkat. PLN menjawab kebutuhan itu dengan menyediakan fasilitas SPKLU di setiap titik strategis dan seluruh rest area tol di jalur mudik. Kita ingin masyarakat merasakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan. 

Tingginya animo masyarakat yang mudik dengan kendaraan listrik tercermin dari meningkatnya jumlah transaksi dan konsumsi listrik SPKLU. Tercatat, hingga H+7 Idul Fitri tahun 2024, jumlah transaksi di SPKLU mencapai 11.377 transaksi atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 2.275 transaksi.

Sejalan dengan peningkatan transaksi di SPKLU, jumlah konsumsi listrik juga ikut meningkat. Realisasi konsumsi listrik di SPKLU hingga H+7 Idul Fitri 2024 mencapai 226,5 Mega Watt hour (MWh), atau meningkat 5,2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 sebesar 43,5 MWh.

“Selama masa mudik Idul Fitri, kami juga menyiagakan lebih dari 3.500 petugas di setiap SPKLU yang membantu pengguna mobil listrik saat melakukan pengisian daya, sehingga pengguna mobil listrik bisa semakin nyaman,” ucap Darmawan.

Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mendukung transisi energi dari kendaraan berbasis Bahan Bakar fosil ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan. 

Untuk menambah kenyamanan pengguna kendaraan listrik saat libur Idul Fitri lalu, PLN telah menambah beberapa fitur pada Aplikasi PLN Mobile, sehingga masyarakat pengguna kendaraan listrik semakin nyaman dalam melakukan perjalanan jarak jauh.

“Kami hadirkan fitur Trip Planner di PLN Mobile. Saudara-saudara kita jadi bisa membuat rencana perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik, sehingga mereka tidak khawatir dalam menentukan dan mencari lokasi SPKLU,” jelas Darmawan.

Dirinya juga memprediksi, ke depan pengguna kendaraan listrik akan terus meningkat. Untuk itu PLN akan terus memastikan SPKLU yang ada bisa beroperasi dengan optimal, sehingga pengguna kendaraan listrik tetap nyaman dalam melakukan perjalanan jauh.

“Tahun ini menjadi pengalaman manis bagi pengguna kendaraan listrik. Kami yakin dengan pengalaman tahun ini, tahun depan akan semakin banyak pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Dan kami pastikan, PLN siap memberikan layanan terbaik,” pungkas Darmawan.

Narahubung

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

Sekilas Tentang PLN

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

PWMOI : Pernyataan Sekjen PWI Tunjukan Tak Paham Kelola dana Hibah dari BUMN 6 Milyar yang Diduga Bocor 2,9 Milyar

 

Jakarta, KepoinAja79.Com — Terkait pernyataan Sekjen PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Sayid Iskandarsyah, yang menyebutkan penggunaan dana hibah Kementerian BUMN Rp.6 M untuk Pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) tidak ada masalah, menunjukkan tidak paham kelola dana hibah negara secara benar dan transparan.

“Sudah jelas penggunaan dana hibah dari Kementerian BUMN bermasalah, tapi seolah-olah semua sudah sesuai prosedur. Laporan pelaksanaan UKW sudah disampaikan ke Kementerian BUMN (Forum Humas BUMN), namun diduga tidak sesuai fakta. Direkayasa,” tegas Ketua Umum PWMOI, HM.Jusuf Rizal mengomentari pernyataan Sekjen PWI di Jakarta.

Sebagaimana diketahui publik PWMOI bongkar dugaan korupsi Rp,2,9 Milyar dana hibah Kementerian BUMN dari total Rp. 6 Milyar untuk pelaksanaan UKW di 30 Provinsi hingga Juli 2024.  Saat ini, menurut informasi, baru terlaksana di 10 Provinsi. Rencananya dana hibah itu totalnya Rp.18 Milyar selama tiga tahun.

Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, pernyataan Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah, terkesan telah menuduh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan PWMOI telah menyebar kebohongan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN. Padahal apa yang disampaikan merupakan hasil rapat internal yang bocor ke PWMOI.

“Apa yang PWMOI sampaikan ke Publik sesuai informasi yang diperoleh. Jika Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah merasa keberatan, laporkan saja Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan PWMOI ke penegak hukum. Biar nanti terang benderang siapa yang benar,” tegas Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi, menantang.

Dari informasi yang dihimpun media, Jusuf Rizal bukanlah sosok yang asing sebagai penggiat anti korupsi. Selain memimpin PWMOI, ia juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang kerap membongkar berbagai korupsi seperti Alkom - Jarkom Polri, rekening gendut Pati Polri, Banggar DPR RI, dugaan korupsi Rp,21 Trilyun Bansos di Provinsi Jawa Timur, dan lain lain.

Menurut Jusuf Rizal, sejak awal bantuan dana hibah Kementerian BUMN ke PWI Pusat secara prosedural menyalahi aturan. Semestinya melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tetapi dapat dimungkinkan namun pertanggungjawaban dana hibah perlu dilakukan secara profesional  dan diaudit. Tidak bisa dilakukan seperti bantuan pihak swasta.

Dari sinilah Jusuf Rizal menyebut Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah tidak paham kelola dana hibah. Baru kelola dana hibah Rp.6 milyar saja sudah gelap mata. Bagaimana jika sebanyak Rp.18 Milyar sebagaimana yang direncanakan hingga tiga tahun kedepan.

“Sekjen PWI tidak usah banyak cakap. Buktikan saja jika dana hibah itu tidak diselewengkan. Sebab untuk saat ini saja sudah terbukti sudah banyak datanya. Dan penyelesaian internal tidak menutup pelanggaran hukum Abuse Of Power yang dapat dijerat dengan UU Tipikor,” tegas Jusuf Rizal.

PWMOI Akan Kirim Surat ke Meneg BUMN Terkait Dana Hibah UKW PWI Pusat 6 Milyar yang Diduga Dikorup oknum PWI Pusat

 

Jakarta, KepoinAja79.Com — PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) akan kirim surat ke Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkait dana hibah Rp. 6 Milyar yang diberikan kepada PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) namun diduga mengalami kebocoran sebesar Rp.2 Milyar (Info terakhir Rp.2,9 Milyar)

Menurut Ketum PWMOI, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta, terkait jumlah dana hibah dari Meneg BUMN untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan), PWMOI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian BUMN. Dari pos mana dana hibah tersebut, yang kemudian diduga dikorup oleh oknum PWI Pusat.

“Karena ini menyangkut Marwah para wartawan dan institusi PWI, jadi kasus ini harus jelas dan transparan. Jika ada oknum wartawan yang meng-korup dana hibah tersebut, jangan hanya diberi sanksi, tapi proses hukum agar ada efek jera,” tegas Jusuf Rizal wartawan senior penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu.

Sebagaimana berita viral Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Meneg BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Meneg BUMN.

Untuk itu PWMOI tidak hanya akan meminta penjelasan dari Meneg BUMN, tapi juga identitas oknum di Meneg BUMN yang diduga meminta uang kicback yang mencapai Rp.2.9 Milyar. PWMOI juga mendorong agar bantuan hibah itu diaudit, karena berasal dari uang negara.

Pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu merasa prihatin dana untuk peningkatan kompetensi wartawan justru jadi bancaan. Selain itu, katanya sepemahaman PWMOI, pelaksanaan UKW biaya dibebankan kepada peserta (wartawan) UKW.

“Karena itu dana untuk kepentingan wartawan, maka selama pelaksanaan berapa wartawan yang sudah ikut UKW dengan menggunakan dana hibah itu, perlu diketahui. Pelaksanaan dimana saja karena disebutkan untuk 30 Provinsi hingga Juli 2024. Dan saat ini disebutkan baru terealisasi di 10 Provinsi,” tegas Jusuf Rizal.

Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakernas Tahun 2024

 

Jakarta, KepoinAja79.Com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 pada Kamis (07/03/2024). Pembukaan agenda tahunan Kementerian ATR/BPN ini ditandai dengan penekanan tombol hologram oleh Menteri AHY.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024 saya nyatakan dibuka," kata Menteri ATR/Kepala BPN pada acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 ini mengusung tema "Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia". Dikatakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, tema ini juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

Pada tahun 2024, ada tiga hal yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri AHY ketika ia dilantik Februari lalu. Ketiga hal tersebut antara lain mendorong penerapan Sertifikat Tanah Elektronik agar lebih masif; melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, serta mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah untuk tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri AHY lantas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk dapat merealisasikan instruksi presiden tersebut.

Selain itu, Menteri AHY turut memaparkan tujuh arah kebijakan Kementerian ATR/BPN di tahun 2024. Ketujuh poin tersebut, yakni perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah; optimalisasi Reforma Agraria; peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan; peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; Reformasi Birokrasi berbasis merit sistem dan perbaikan SDM; serta mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green economy.

“Saya minta para peserta Rakernas menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut. Tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di Rakernas ini, saya instruksikan jabaran kebijakan strategis itu diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ketua Panitia Rakernas Tahun 2024, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo menyampaikan bahwa Rakernas Kementerian ATR/BPN ini sendiri diikuti 1.017 peserta. Jumlah tersebut meliputi Menteri ATR/Kepala BPN; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah; serta peserta dari kementerian/lembaga lainnya. Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu (06/03/2024) hingga Sabtu (09/03/2024) mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Komandan Pusat Polisi Militer; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; Jaksa Agung Muda Intelijen; Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil; Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

(*)