Orang Asing Pemegang ITAP dan ITAS Bisa Melintasi Autogate Imigrasi

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com - Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kini dapat melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Sebelumnya, autogate dapat digunakan oleh WNA yang memiliki e-Visa maupun Bebas Visa Kunjungan (BVK).

“Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi performa layanan keimigrasian di perlintasan. Sebelumnya, WNA pemegang ITAP/ITAS melakukan pemeriksaan imigrasi di konter oleh petugas, walaupun memang ada konter khusus. Sekarang experience-nya lebih ringkas, lebih menyenangkan dan sangat efektif,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam.

Dalam periode Januari-September 2024, tercatat sebanyak 3.518.963 WNA yang melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate, atau rata-rata sekitar 390.000 WNA per bulan. Proses autogate yang hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian sehingga volume pelintas yang menggunakan autogate meningkat secara konstan. Saat ini, total autogate yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 78 unit, sementara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 90 unit.

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 134.037 izin tinggal terbatas dan 3.648 izin tinggal tetap s/d September 2024. Dengan peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi sistem, khususnya optimalisasi autogate, Ditjen Imigrasi semakin memudahkan pemegang ITAP/ITAS yang juga merupakan frequent travelers.

“Digitalisasi layanan keimigrasian orang asing diterapkan mulai dari permohonan visa secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Tak hanya itu, pengambilan data biometrik kini bisa dilakukan secara mandiri melalui website tersebut, sehingga pemohon tidak perlu lagi hadir di Kantor Imigrasi. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital,” ujar Godam.

Kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAP/ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan, teknologi face recognition pada autogate memastikan, semua orang yang lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau red notice.

“Kami dorong terus upaya-upaya untuk menarik minat WNA berkualitas datang ke Indonesia, sehingga negara mendapatkan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi. Kebijakan visa dan izin tinggal kami implementasikan sebagai filter namun sekaligus memudahkan di waktu yang bersamaan,” pungkas Godam.

(Humas Direktorat Jendral Imigrasi)

SPKLU PLN Sukses Layani Arus Mudik Lebaran, Penggunaan Naik 5 Kali Lipat!

 

Jakarta, KepoinAja79.Com – PT PLN (Persero) sukses mendukung kelancaran arus mudik libur hari raya Idul Fitri 1445. Sebanyak 1.299 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 879 lokasi mampu memenuhi kebutuhan pengisian daya pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Minggu, (21 April 2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan SPKLU memang menjadi salah satu fokus utama yang diperhatikan perseroan dalam libur Idul Fitri tahun ini. Terlebih, animo penggunaan kendaraan listrik yang semakin meningkat. 

“Minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik semakin meningkat. PLN menjawab kebutuhan itu dengan menyediakan fasilitas SPKLU di setiap titik strategis dan seluruh rest area tol di jalur mudik. Kita ingin masyarakat merasakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan. 

Tingginya animo masyarakat yang mudik dengan kendaraan listrik tercermin dari meningkatnya jumlah transaksi dan konsumsi listrik SPKLU. Tercatat, hingga H+7 Idul Fitri tahun 2024, jumlah transaksi di SPKLU mencapai 11.377 transaksi atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 2.275 transaksi.

Sejalan dengan peningkatan transaksi di SPKLU, jumlah konsumsi listrik juga ikut meningkat. Realisasi konsumsi listrik di SPKLU hingga H+7 Idul Fitri 2024 mencapai 226,5 Mega Watt hour (MWh), atau meningkat 5,2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 sebesar 43,5 MWh.

“Selama masa mudik Idul Fitri, kami juga menyiagakan lebih dari 3.500 petugas di setiap SPKLU yang membantu pengguna mobil listrik saat melakukan pengisian daya, sehingga pengguna mobil listrik bisa semakin nyaman,” ucap Darmawan.

Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mendukung transisi energi dari kendaraan berbasis Bahan Bakar fosil ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan. 

Untuk menambah kenyamanan pengguna kendaraan listrik saat libur Idul Fitri lalu, PLN telah menambah beberapa fitur pada Aplikasi PLN Mobile, sehingga masyarakat pengguna kendaraan listrik semakin nyaman dalam melakukan perjalanan jarak jauh.

“Kami hadirkan fitur Trip Planner di PLN Mobile. Saudara-saudara kita jadi bisa membuat rencana perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik, sehingga mereka tidak khawatir dalam menentukan dan mencari lokasi SPKLU,” jelas Darmawan.

Dirinya juga memprediksi, ke depan pengguna kendaraan listrik akan terus meningkat. Untuk itu PLN akan terus memastikan SPKLU yang ada bisa beroperasi dengan optimal, sehingga pengguna kendaraan listrik tetap nyaman dalam melakukan perjalanan jauh.

“Tahun ini menjadi pengalaman manis bagi pengguna kendaraan listrik. Kami yakin dengan pengalaman tahun ini, tahun depan akan semakin banyak pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Dan kami pastikan, PLN siap memberikan layanan terbaik,” pungkas Darmawan.

Narahubung

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

Sekilas Tentang PLN

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

PWMOI : Pernyataan Sekjen PWI Tunjukan Tak Paham Kelola dana Hibah dari BUMN 6 Milyar yang Diduga Bocor 2,9 Milyar

 

Jakarta, KepoinAja79.Com — Terkait pernyataan Sekjen PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Sayid Iskandarsyah, yang menyebutkan penggunaan dana hibah Kementerian BUMN Rp.6 M untuk Pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) tidak ada masalah, menunjukkan tidak paham kelola dana hibah negara secara benar dan transparan.

“Sudah jelas penggunaan dana hibah dari Kementerian BUMN bermasalah, tapi seolah-olah semua sudah sesuai prosedur. Laporan pelaksanaan UKW sudah disampaikan ke Kementerian BUMN (Forum Humas BUMN), namun diduga tidak sesuai fakta. Direkayasa,” tegas Ketua Umum PWMOI, HM.Jusuf Rizal mengomentari pernyataan Sekjen PWI di Jakarta.

Sebagaimana diketahui publik PWMOI bongkar dugaan korupsi Rp,2,9 Milyar dana hibah Kementerian BUMN dari total Rp. 6 Milyar untuk pelaksanaan UKW di 30 Provinsi hingga Juli 2024.  Saat ini, menurut informasi, baru terlaksana di 10 Provinsi. Rencananya dana hibah itu totalnya Rp.18 Milyar selama tiga tahun.

Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, pernyataan Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah, terkesan telah menuduh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan PWMOI telah menyebar kebohongan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN. Padahal apa yang disampaikan merupakan hasil rapat internal yang bocor ke PWMOI.

“Apa yang PWMOI sampaikan ke Publik sesuai informasi yang diperoleh. Jika Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah merasa keberatan, laporkan saja Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan PWMOI ke penegak hukum. Biar nanti terang benderang siapa yang benar,” tegas Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi, menantang.

Dari informasi yang dihimpun media, Jusuf Rizal bukanlah sosok yang asing sebagai penggiat anti korupsi. Selain memimpin PWMOI, ia juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang kerap membongkar berbagai korupsi seperti Alkom - Jarkom Polri, rekening gendut Pati Polri, Banggar DPR RI, dugaan korupsi Rp,21 Trilyun Bansos di Provinsi Jawa Timur, dan lain lain.

Menurut Jusuf Rizal, sejak awal bantuan dana hibah Kementerian BUMN ke PWI Pusat secara prosedural menyalahi aturan. Semestinya melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tetapi dapat dimungkinkan namun pertanggungjawaban dana hibah perlu dilakukan secara profesional  dan diaudit. Tidak bisa dilakukan seperti bantuan pihak swasta.

Dari sinilah Jusuf Rizal menyebut Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah tidak paham kelola dana hibah. Baru kelola dana hibah Rp.6 milyar saja sudah gelap mata. Bagaimana jika sebanyak Rp.18 Milyar sebagaimana yang direncanakan hingga tiga tahun kedepan.

“Sekjen PWI tidak usah banyak cakap. Buktikan saja jika dana hibah itu tidak diselewengkan. Sebab untuk saat ini saja sudah terbukti sudah banyak datanya. Dan penyelesaian internal tidak menutup pelanggaran hukum Abuse Of Power yang dapat dijerat dengan UU Tipikor,” tegas Jusuf Rizal.

PWMOI Akan Kirim Surat ke Meneg BUMN Terkait Dana Hibah UKW PWI Pusat 6 Milyar yang Diduga Dikorup oknum PWI Pusat

 

Jakarta, KepoinAja79.Com — PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) akan kirim surat ke Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkait dana hibah Rp. 6 Milyar yang diberikan kepada PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) namun diduga mengalami kebocoran sebesar Rp.2 Milyar (Info terakhir Rp.2,9 Milyar)

Menurut Ketum PWMOI, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta, terkait jumlah dana hibah dari Meneg BUMN untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan), PWMOI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian BUMN. Dari pos mana dana hibah tersebut, yang kemudian diduga dikorup oleh oknum PWI Pusat.

“Karena ini menyangkut Marwah para wartawan dan institusi PWI, jadi kasus ini harus jelas dan transparan. Jika ada oknum wartawan yang meng-korup dana hibah tersebut, jangan hanya diberi sanksi, tapi proses hukum agar ada efek jera,” tegas Jusuf Rizal wartawan senior penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu.

Sebagaimana berita viral Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Meneg BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Meneg BUMN.

Untuk itu PWMOI tidak hanya akan meminta penjelasan dari Meneg BUMN, tapi juga identitas oknum di Meneg BUMN yang diduga meminta uang kicback yang mencapai Rp.2.9 Milyar. PWMOI juga mendorong agar bantuan hibah itu diaudit, karena berasal dari uang negara.

Pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu merasa prihatin dana untuk peningkatan kompetensi wartawan justru jadi bancaan. Selain itu, katanya sepemahaman PWMOI, pelaksanaan UKW biaya dibebankan kepada peserta (wartawan) UKW.

“Karena itu dana untuk kepentingan wartawan, maka selama pelaksanaan berapa wartawan yang sudah ikut UKW dengan menggunakan dana hibah itu, perlu diketahui. Pelaksanaan dimana saja karena disebutkan untuk 30 Provinsi hingga Juli 2024. Dan saat ini disebutkan baru terealisasi di 10 Provinsi,” tegas Jusuf Rizal.

Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakernas Tahun 2024

 

Jakarta, KepoinAja79.Com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 pada Kamis (07/03/2024). Pembukaan agenda tahunan Kementerian ATR/BPN ini ditandai dengan penekanan tombol hologram oleh Menteri AHY.

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024 saya nyatakan dibuka," kata Menteri ATR/Kepala BPN pada acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 ini mengusung tema "Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia". Dikatakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, tema ini juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

Pada tahun 2024, ada tiga hal yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri AHY ketika ia dilantik Februari lalu. Ketiga hal tersebut antara lain mendorong penerapan Sertifikat Tanah Elektronik agar lebih masif; melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, serta mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah untuk tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri AHY lantas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk dapat merealisasikan instruksi presiden tersebut.

Selain itu, Menteri AHY turut memaparkan tujuh arah kebijakan Kementerian ATR/BPN di tahun 2024. Ketujuh poin tersebut, yakni perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah; optimalisasi Reforma Agraria; peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan; peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; Reformasi Birokrasi berbasis merit sistem dan perbaikan SDM; serta mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green economy.

“Saya minta para peserta Rakernas menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut. Tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di Rakernas ini, saya instruksikan jabaran kebijakan strategis itu diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ketua Panitia Rakernas Tahun 2024, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo menyampaikan bahwa Rakernas Kementerian ATR/BPN ini sendiri diikuti 1.017 peserta. Jumlah tersebut meliputi Menteri ATR/Kepala BPN; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah; serta peserta dari kementerian/lembaga lainnya. Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu (06/03/2024) hingga Sabtu (09/03/2024) mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Komandan Pusat Polisi Militer; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; Jaksa Agung Muda Intelijen; Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil; Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

(*)

Puncak HPN 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Pers Menyatukan Bangsa

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya bersama pers terus menyatukan bangsa dengan informasi yang kuat, mendidik, dan menyejukkan. Peringatan Hari Pers Nasional 2024 mengusung tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa”.

“Selamat Hari Pers Nasional 2024. Pers adalah pilar dari demokrasi kita. Berikan informasi yang membangun dan sejuk,” ucap Al Muktabar usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Convention Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

“Dengan begitu kita utuh sebagai bangsa Indonesia. Kita memiliki hal yang kuat dengan informasi yang disambungkan oleh insan pers. Terutama terhadap hal yang berkaitan dengan berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Al Muktabar, pers berperan dalam menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Ia berharap pers dapat memberikan peringatan dan saling mengoreksi.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga memberikan ucapan selamat kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah atas penghargaan yang diraih pada Puncak Peringatan HPN 2024.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya, atas nama rakyat dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2024.

“Terima kasih kepada insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan demokrasi,” ucapnya.

“Terima kasih turut mengawal Pemilu 2024 yang baru saja kita jalani,” tambah Jokowi.

Dikatakannya, pemerintah menyadari berbagai tantangan insan pers di era digital. Pemerintah terus berupaya mendukung insan pers dengan tetap menghormati kebebasan pers.

Ketua PWI Pusat, Hendri Ch Bangun sebagai Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan, tema dipilih karena sesuai dengan hajatan besar Pemilu yang sudah dilaksanakan pada 14 Februari lalu.

“Bersyukur Pemilu berlangsung dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, Puncak Peringatan HPN 2024 sebagai momentum sekaligus rasa syukur terhadap Pemilu 2024 sebagai tonggak demokrasi. (*/red)

Puncak HPN 2024, Presiden Jokowi: Belanja Iklan Pemerintah ke Insan Pers Ditingkatkan

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk meningkatkan belanja iklan Pemerintah ke insan pers.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Convention Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun menyambut baik anjuran Presiden Jokowi terkait belanja iklan pemerintah ke insan pers.

“Kita harapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.

“Insan pers Provinsi Banten memiliki komitmen dalam menginformasikan pembangunan,” tambahnya.

Masih menurut Lesman Bangun, sudah selayaknya media pers diberikan ruang untuk terus bertahan dan berkembang. Informasi dari pers merupakan informasi yang telah terverifikasi dan dapat dipercaya.

Ia juga berharap, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Provinsi Banten, Kabupaten/Kota serta BUMN dan BUMD untuk menambah anggaran belanja iklan bagi media massa.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, belanja media diperbesar bagian dari aktivitas kegiatan yang memerlukan pembiayaan dalam kerangka kerja penyebaran informasi pembangunan. Sesuai kemampuan daerah yang juga memerlukan pembiayaan.

“Itu juga arahan Bapak Presiden Jokowi untuk media diberikan dukungan oleh pemerintah,” ucapnya.

“Porsi kebutuhan informasi yang berhubungan dengan pembangunan daerah,” pungkas Al Muktabar. (*/red)

Bupati Ratu Tatu Chasanah Raih Anugerah PWI 2024

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menjadi satu dari enam Kepala Daerah yang meraih Anugerah PWI 2024. Penyerahan penghargaan ini diberikan pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

“Alhamdulillah, anugerah ini saya persembahkan untuk para pencipta dan pelestari Jurus Silat Kaserangan dari berbagai paguron di Kabupaten Serang. Juga apresiasi terhadap seluruh aparatur Pemkab Serang hingga tingkat sekolah yang konsisten menjaga silat sebagai budaya bangsa,” kata Tatu kepada wartawan usai mendapat penghargaan.

Sebelum meraih Anugerah PWI 2024, serangkaian tahapan dilakukan, mulai dari pengajuan dari PWI daerah dan bersaing dengan sejumlah Kepala Daerah di Indonesia. Kemudian penilaian dan presentasi langsung di depan panitia dan dewan pakar PWI.

Tatu meraih anugerah kategori bidang kebudayaan karena dinilai telah berkontribusi nyata dalam pengembangan silat, warisan budaya takbenda UNESCO. Tatu dinilai telah sukses mengembangkan budaya silat di Banten, sebagai daerah para jawara atau pendekar dengan menggagas dan diciptakannya Jurus Silat Kaserangan.

Jurus ini diciptakan 13 sesepuh pendekar dari 12 aliran silat di Kabupaten Serang pada tahun 2017. Setelah diciptakan, digelar rutin Festival Silat Kaserangan. Festival ini pertama kali pada 20 Agustus 2017, Pemkab menerima rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI)

Selanjutnya, Silat Kaserangan ditampilkan pada berbagai kegiatan pemerintah maupun swasta, menjadikan bahan ajar muatan lokal di sekolah, hingga menjadikan seragam Silat Kaserangan sebagai salah satu pakaian dinas Pemda Kabupaten Serang.

Untuk melindungi ciptaan atau hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurus Silat Kaserangan telah didaftarkan kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).  Pada Maret 2022 secara resmi sudah tercatat dan memiliki Hak Cipta di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor pencatatan: 000337054.

Kini Silat Kaserangan tidak hanya dikenal di tingkat nasional. Jurus Silat Kaserangan berhasil meraih juara dalam Even Internasional Pencak Silat Championship 2021 di Belanda.

Tatu menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan PWI. Ia pun berkomitmen akan terus bekerja sama dengan pers dalam pembangunan daerah.

“Semua capaian, baik keberhasilan program pembangunan maupun penghargaan yang kami raih, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dari teman-teman pers,” ujarnya. (*/red)

Ketum SMSI Firdaus: Kami Menerima Peraturan Presiden Tentang Publisher Rights

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights (hak-hak penerbit), meskipun dia mengakui belum ada kesepakatan bulat di antara insan pers.

Organisasi perusahaan pers yang berkeberatan sejak awal dengan Perpres itu adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Sekarang sudah menjadi Peraturan Presiden, ya kami menerimanya,” kata Ketua Umum SMSI, Firdaus, beberapa saat setelah Perpres diumumkan pengesahannya oleh Presiden Jakowi, Selasa sore, 20 Februari 2024.

Ketika menyampaikan pengumuman pengesahan Perpres tersebut, Jokowi menyadari, aspirasi insan pers tidak benar-benar bulat. Ada perdebatan panjang dan perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital, maupun platform digital besar.

“Kita harus timbang terus implikasinya. Setelah mulai ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan pers maupun asosiasi media,” kata Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari proses perjuangan. Ketua Umum SMSI Firdaus menyatakan, menerima penerbitan perpres tersebut tanpa kecuali.

“Karena sudah jadi aturan, tidak ada masalah walaupun SMSI tetap menolak Pasal dalam Perpres yang mengharuskan media untuk verifikasi Dewan Pers,” kata Firdaus dalam keterangannya kepada kelompok media SMSI, Selasa, 20 Februari 2024.

Persyaratan perusahaan media pers harus diverifikasi oleh Dewan Pers adalah titik balik pertumbuhan perusahaan pers yang luar biasa di masa reformasi. Sebelum era reformasi di masa Orde Baru, perusahaan media diharuskan memiliki surat izin usaha penerbitan oleh Departemen Penerangan RI.

“Sekarang Peraturan Presiden tentang Publisher Rights mengharuskan perusahaan media diverifikasi oleh Dewan Pers, apa bedanya dengan pengelolaan media di masa Orde Baru?,” kata Firdaus.

Tokoh Pers yang juga ahli pers, Wina Armada Sukardi yang diwawancarai Radio Elshinta, Selasa malam beberapa jam setelah pengumuman tentang pengesahan perpres publisher rights oleh Jokowi mengatakan, pengesahan perpres tersebut sangat prematur.

Ketika banyak perusahaan pers berskala kecil sedang berjuang untuk bisa hidup, dalam terjangan badai distrupsi teknologi, sekarang malah dihadang dengan Perpres yang membatasi usaha mereka, dengan mengharuskan ini dan itu.

“Anehnya rancangan Perpres itu disodor-sodorkan oleh sekelompok kalangan pers yang punya akses ke kepresidenan. Ini kan sama dengan mengundang pihak pemerintah untuk ikut cawe-cawe, ikut campur dalam urusan pers yang memiliki kemerdekaan. Ini bisa jadi nanti akan berakibat penurunan ideks kemerdekaan pers,” kata Wina Armada.

Menarik Garis

Firdaus menyebut penerbitan Perpres telah menarik garis.

“Perpres menjadi satu hal dan perjuangan SMSI adalah hal lainnya. Tapi biarlah masing-masing akan ada jalannya,” kata Firdaus

Firdaus juga menghimbau seluruh pengurus dan anggota SMSI untuk menyesuaikan langkah bisnis dan persyaratan agar terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Sambil kita menyiapkan kiat-kiat bisnis dan langkah apa yang akan kita ambil di masa akan datang,” tandas Firdaus yang mengisyaratkan akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan hidup 2.000 lebih media start up dan kecil yang dinaunginya. (*/red)

QRIS Donasi Kemanusiaan di Pizza Hut

 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Pizza Hut Indonesia menjadi Chain Restaurant Lokal Pertama yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mengumpulkan donasi kemanusiaan dari Masyarakat Indonesia, melalui kode QRIS yang tersedia di seluruh Restoran Pizza Hut, Pizza Hut Ristorante dan outlet PHD di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), H.M. Jusuf Kalla dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pizza Hut Indonesia karena telah ikut berkontribusi, tumbuh, dan berdiri bersama masyarakat Indonesia dengan dukungan penyediaan kode QRIS Donasi Kemanusiaan di seluruh outletnya di Indonesia.

Menurutnya, donasi kemanusiaan yang terkumpul akan dikelola dan disalurkan sepenuhnya oleh PMI untuk bantuan kemanusiaan.

“PMI bekerja untuk masyarakat yang sedang kesulitan. Dengan adanya sistem elektronik dengan QRIS dukungan Bank Mandiri dan komitmen Pizza Hut berdonasi dengan menempatkan QRIS di berbagai Outletnya, membuat semua transaksi menjadi lebih cepat, termasuk donasi untuk masyarakat membutuhkan. Perusahaan besar harus memberikan contoh yang baik, seperti Pizza Hut dan Bank Mandiri yang bekerja sama dengan PMI atau organisasi lainnya dengan tidak melupakan disabilitas, kesetaraan gender, dan inklusif. Terima kasih kepada Pizza Hut yang sudah menyalurkan bantuannya melalui PMI,” ujar Jusuf Kalla, Senin, 22 Januari 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pizza Hut Indonesia, Boy Lukito menyampaikan, program ini adalah kegiatan CSR dari Pizza Hut Indonesia sebagai wujud nyata untuk membantu sesama, dengan menyediakan sarana bagi semua orang, baik karyawan ataupun konsumen Pizza Hut untuk dapat memberikan donasi kemanusiaan dengan lebih mudah melalui QRIS yang tersedia di restoran yang tersebar di 36 Provinsi, 150 Kota/Kabupaten, lebih dari 600 outlet, sehingga seluruh masyarakat dari penjuru Indonesia kini bisa lebih mudah melakukan donasi.

“Peluncuran QRIS Donasi PMI ini juga sejalan dengan kampanye merek Pizza Hut Indonesia ‘Berbagi Bersama di Pizza Hut’ yang sudah bertahun-tahun melekat di ingatan konsumen kami. Dengan kerja sama ini, Pizza Hut Indonesia tidak hanya menyediakan makanan bagi konsumennya, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk turut berkontribusi dalam ‘Berbagi Bersama’ melalui donasi kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, program CSR dengan PMI ini merupakan bagian dari transformasi CSR Pizza Hut Indonesia, yaitu "Pizza Hut Peduli 8P".

“Pizza Hut Indonesia berkomitmen untuk melakukan Aksi Peduli akan Petani UMKM, Perempuan, Penyandang Disablilitas, PMI, Pengelolaan Sisa Makanan dan Kotak Kemasan, Panti Asuhan, Penghematan Energi dan Peralihan Energi Terbarukan dan Pengentasan Stunting. Dengan harapan bahwa bersama-sama, Pizza Hut Indonesia bisa membuat perubahan positif bagi Masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Area Head Bank Mandiri Jakarta Plaza Mandiri, Lusiana juga turut menyampaikan terima kasih telah mengikutsertakan Bank Mandiri dalam kegiatan kemanusiaan yang diprakarsai oleh Pizza Hut Indonesia dan PMI.

Ia berharap agar program ini terus berkelanjutan dan turut dilakukan oleh pihak lain. Sehingga donasi melalui PMI jadi lebih mudah diakses masyarakat secara keseluruhan, yaitu melalui QRIS yang bisa diakses hanya melalui handphone.

Sumber: PRNewswire